Berita

MEDAN-HUMAS USU : Universitas Sumatera Utara ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Komunikasi Komite Audit 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang berlangsung di Hotel Grandhika, jalan dr T Mansur Medan, Kamis (11/7). Acara dibuka oleh Rektor USU yang diwakili oleh Wakil Rektor III USU Drs Mahyuddin KM Nasution, MIT, Ph D. Turut memberikan kata sambutan Ketua Majelis Wali Amanat USU Drs Panusunan Pasaribu, MM, dan Ketua Forkom KA PTN-BH, Prof Drs Tarmizi Achmad, MBA, Ph D, CPA, CFE, CA.

Hadir sebagai narasumber Kepala Biro Keuangan dan Umum Kemenristekdikti RI Moch Wiwin Darwina, SE, M Si, Direktur Barang Milik Negara Kemenkeu RI Encep Sudarwan, SE, MA, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI Dr Blucer Wellington Radjagukguk, anggota Dewan Standar Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia Ersa Tri Wahyuni, SE, M Acc, Ph D, CA, Ak, CPMA, CPSAK, Dr Budi S Purnomo, SE, MM, M Si (UPI), Dr Faisal Akbar Nasution, SH, M Hum (USU), Drs Widartoyo, AK, MM, M Si, CPA, CA (UNAIR), Prof Dr Joko Suharto (UNAIR) dan Drs R Hartono, MM, Ak, CMA, CA (ITB). Perwakilan Komite Audit dari 11 universitas negeri terkemuka yang masuk dalam PTN Badan Hukum di Indonesia hadir dalam forum tersebut, di antaranya IPB, ITB, UGM, UI, UNAIR, UPI, USU, UNPAD, UNDIP, UNHAS dan ITS.

Forum Komunikasi PTN BH sendiri resmi dibentuk pada tanggal 26 Agustus 2018 di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, dengan tindak lanjut pertemuan di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya pada 16 April 2019. Pertemuan di MEdan merupakan pertemuan ketiga yang menekankan pembahasan pada topik permasalahan asset dan governance.

Audit 2019 eDalam acara tersebut, Forum Komunikasi Komite Audit Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (Forkom KA PTN-BH) mengharapkan revisi regulasi terkait keberadaan PTN-BH. Hal ini dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 26/2015 yang merupakan turunan dari Undang-undang nomor 12/2012 , di mana dalam PP itu disebutkan PTN-BH merupakan PTN yang didirikan pemerintah dan berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.

Demikian diungkapkan Ketua Forkom KA PTN-BH Prof Drs Tarmizi Achmad MBA PhD CPA CFD PA kepada wartawan di sela-sela acara.

Dilanjutkan Prof Tarmizi, regulasi yang ada sekarang ini multi tafsir baik dari BPK, maupun tim audit lainnya.

“Salah satunya, menyangkut otonomi yang diberikan pemerintah dalam PP nomor 26/2015. Kalau sudah namanya otonomi, seharusnya PTN-BH diberikan keleluasaan dalam mengolah aset-aset yang dimilikinya, tanpa perlu izin dari institusi pemerintah pusat. Tetapi kenyataannya di lapangan, PTN-BH kalau mengelola asetnya harus mendapatkan izin dari institusi pemerintah yang menaunginya. Padahal dalam PP 26/2015 tadi PTN-BH berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom,” jelasnya.

Demikian juga dalam hal menyangkut pembayaran pajak. “Kita (PTN-BH-red) dianggap bisnis karenanya terkait pajak kita tergolong dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan pajak progresif sama seperti pengusaha atau pihak swasta. Padahal kita ini kan PTN (negeri) yang didirikan pemerintah jadi memiliki misi-misi kenegaraan dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Jadi seharusnya tax itu biasa-biasa saja tidak keseluruhannya dikatakan kita (PTN-BH-red) sama dengan PKP,” ungkapnya sembari mengutarakan hal-hal inilah yang perlu dibincangkan dan disinergikan dengan banyak pihak.

Karenanya, lanjutnya, melalui forum komite audit yang digelar secara rutin dan berkesinambungan ini, salah satunya bertujuan, di samping sebagai transfer knowledge masing-masing anggotanya terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi juga sebagai forum diskusi dan sharing di antara sesama anggota. Karena selama ini, terdapat persepsi berbeda-beda dalam pemahaman audit di salah satu PTN-BH dengan PTN-BH lainnya dengan menghasilkan solusi berbeda pula.

“Hal inilah yang perlu di-sharing ke sesama anggota Komite Audit PTN-BH yang ada sehingga memiliki persepsi dan pemahaman yang sama atau standarisasi dalam menjalankan dan mengelola PTN-BH,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Drs Panusunan Pasaribu, MM, . mengutarakan pertemuan forum yang ketiga pasca Surabaya ini, sangat penting karena menyangkut pengelolaan aset universitas. Jika salah kelola akan berkonsekuensi terhadap hukum.

Karenanya, terkait adanya rencana pengembangan universitas di luar pendidikan seperti rencana pengelolaan tanah universitas untuk menjadi hotel atau penginapan mahasiswa serta perbelanjaan ia menekankan harus benar-benar berkoordinasi dengan Kemenristek Dikti dan Kemenkeu supaya MWA atau Rektor tidak salah kelola.

“Inilah gunanya digelar forum komite audit ini yang membahas topik penting tersebut,” tukasnya sembari mengapresiasi pihak-pihak berkepentingan yang telah hadir sebegai pembicara dalam forum. (Humas)

MEDAN – HUMAS USU : Universitas Sumatera Utara ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Pertemuan dan Rapat Komisi D Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH), yang berlangsung dari tanggal 23-25 Juli 2019, di Hotel Niagara Parapat, Sumatera Utara. Pertemuan dibuka oleh Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu, SH, M Hum, ini dihadiri oleh Ketua Majelis Wali Amanat USU Drs Panusunan Pasaribu, MM, Ketua Majelis Dewan Guru Besar, para Ketua Dewan Guru Besar, Ketua Dewan Profesor, Ketua Komisi Forum Guru Besar, Ketua Pokja dan Sekretaris MDGB dari 11 PTN BH.

MDGB dDalam sambutannya pada pembukaan pertemuan yang digelar Selasa, (23/7/2019) malam, Rektor USU mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada USU untuk menjadi tuan rumah pertemuan penting itu. Ia juga memaparkan perjalanan singkat USU berikut capaian prestasi terkini yang telah diraih. Selain itu, Rektor juga mengimbau agar tidak ada perbedaan perlakuan terhadap 11 PTN BH dalam pemberian wewenangnya dan jangan didasarkan kepada sistem peringkat atau perankingan saja.

MDGB bPada kesempatan selanjutnya, Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTN BH, Prof Dr Ir Nadjadji Anwar, M Sc, yang juga Ketua Dewan Profesor Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) mengharapkan agar pertemuan yang baru pertama kalinya digelar di Sumatera Utara itu dapat melahirkan kajian yang konstruktif seputar masa depan MDGB PTN BH berikut perannya dalam pembangunan.

MDGB aSementara itu, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr dr Gontar Alamsyah Siregar, Sp PD, KGEH, dalam sambutannya yang dibacakan di awal acara mengatakan, bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Pertemuan Forum PTN-BH di Makassar pada tanggal 13-15 Juli 2018 lalu. Ia mengharapkan pertemuan dapat menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Guru Besar yang berbasis pada PTN Badan Hukum untuk mendukung kinerja masing-masing PTN Badan Hukum secara sinergis. Hal itu sejalan dengan tujuan utama pertemuan, yakni untuk merangkum pemikiran para Guru Besar sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Pusat terkait beberapa isu strategis nasional.

MDGB hLebih lanjut dipaparkannya, pertemuan secara khusus akan membahas pemikiran MDGB PTNBH terkait “Pembahasan Karakter dan Jati Diri Anak Bangsa Era Milenial”, di mana sebelumnya telah disetujui untuk membahas “Jati Diri di Era Revolusi Industri 4.0 ; Mengubah Tantangan Menjadi Peluang”, yang telah diwacanakan pada tahun 2018.

MDGB jSelain itu, nantinya rapat juga akan melengkapi hasil pemikiran Komisi-D MDGB PTNBH serta merumuskan tindak lanjut dalam rapat pleno MDGB PTNBH pada bulan Agustus-September 2019 mendatang.

MDGB i“Kita sama-sama berharap, agar apa yang menjadi tujuan dari rapat ini dapat tercapai, sehingga dapat kita sampaikan kepada para pemangku kebijakan sebagai bahan masukan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. Juga dengan keinginan agar sumbangsih pemikiran yang kita berikan ini nantinya dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan bangsa, yang berkenaan dengan derasnya pengaruh teknologi dan globalisasi yang meniadakan sekat agama dan norma budaya,” kata Prof Gontar.

MDGB eMenurutnya, upaya untuk penyelamatan karakter dan jati diri bangsa tentu harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk MDGB PTNBH, agar dapat mewujudkan kejayaan bangsa tanpa harus mengorbankan identitas kebangsaan yang dimiliki.

MDGB cDi bagian lain, Ketua Majelis Wali Amanat USU Drs Panusunan Pasaribu, MM, menyatakan bahwa MWA sangat mendukung seluruh upaya Rektor USU dan civitas akademika untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembalikan keutuhan bangsa. Menutup kegiatan, para peserta pertemuan melakukan tour budaya menuju desa budaya Huta Siallagan di Pulau Samosir. Adapun sebelas perguruan tinggi negeri yang masuk dalam klasifikasi PTN BH adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatra Utara (USU), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). (Humas)

MEDAN-HUMAS USU : 111 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Universitas Sumatera Utara, termasuk Rektor Prof Dr Runtung sitepu, SH, M Hum, mendapatkan anugerah tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai penghargaan atas dedikasi dan kinerja penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus, pada momen Upacara Peringatan HUT ke-73 Republik Indonesia yang dilaksanakan di pelataran Gedung biro Rektor USU, Jum’at (17/8). Penyematan Satyalancana Karya Satya 30 tahun untuk Rektor USU dilakukan oleh Ketua Majelis Wali amanat (MWA) USU, Drs H Panusunan Pasaribu di hadapan seluruh civitas akademika USU yang menjadi peserta upacara pada peringatan hari bersejarah tersebut.

Upacara 2018 1Penghargaan tertinggi yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia atas karya dan kinerja para PNS tersebut dibagi atas rentang pengabdian 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada 44 PNS yang berasal dari Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas ISIP dan Fakultas Ilkom TI USU. Sementara penerima Satyalancana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada 20 PNS yang berasal dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas ISIP, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ilkom TI USU. Sedangkan penerima Satyalancana Karya Satya 10 tahun diberikan kepada 47 PNS yang berasal dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas ISIP, Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilkom TI USU.

Upacara 2018 2Dalam kesempatan itu, Rektor USU membacakan Sambutan Menristekdikti RI yang menyambut gembira berbagai prestasi membanggakan yang diukir oleh para pemuda-pemudi Indonesia, baik dalam bidang olahraga, inovasi, iptek dan bidang-bidang lainnya. Namun demikian, pemanfaatan iptek dan inovasi bagi masyarakat, khususnya oleh pelaku ekonomi dan industri, masih belum optimal. Untuk itu, Menristekdikti menegaskan peran perguruan tinggi sebagai institusi iptek, untuk terus meningkatkan sinergi dengan pelaku industri dan masyarakat, sehingga iptek dan inovasi memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa dan menjawab seluruh permasalahan negeri ini.

Selain itu, Menristek juga menegaskan tantangan yang harus dihadapi belakangan ini, diantaranya pemberantasan korupsi, penguatan daya saing, dan revolusi Industri 4.0. Ia mengingatkan bahwa untuk menghadapi revolusi industri 4.0 bangsa Indonesia harus memperkuat literasi lama yang hanya mengandalkan baca, tulis dan matematika dengan literasi baru dalam bidang pendidikan tinggi, yaitu Data Literation, Technology Literation dan Human Literation.

Upacara 2018 3Literasi Data merupakan kemampuan mahasiswa untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi dari Big Data dalam dunia digital. Literasi Teknologi merupakan kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan teknologi dalam dunia kerja, seperti Coding dan Artifical Intelligence, serta prinsip-prinsip teknik rekayasa. Sedangkan Literasi Manusia merupakan sisi kemanusiaan, komunikasi dan desain kreatif. Ketiga literasi baru ini perlu dikuasai oleh semua lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

Untuk menanamkan kemampuan literasi itu, para dosen, guru, maupun tenaga kependidikan juga harus meningkat kualitasnya, terutama pada skills kepemimpinan dan kerja sama tim, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global, serta mempunyai kemampuan entrepreneurship, termasuk penguasaan social entrepreneurship. Dengan penguatan ini, Menristek yakin bahwa lulusan perguruan tinggi akan mampu melewati tantangan revolusi industri 4.0 dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki daya saing tinggi.

Upacara 2018 4Seusai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan makan bersama yang digelar di halaman belakang Gedung Biro Pusat Administrasi USU, yang dirangkaikan pula dengan pemberian piala dan hadiah berupa uang tunai bagi para pemenang perlombaan. Turut pula diramaikan dengan sesi pengundian lucky draw yang hadiahnya telah disediakan oleh para sponsor. (Humas)